Begini Tanggapan DPRD Bulukumba Soal Anggaran Perjalanan Dinas Membengkak

BULUKUMBA, REWAKO.ID – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bulukumba, H Amiruddin, menyoroti adanya penambahan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. Sorotan tersebut dilontarkan pada Paripurna pandangan umum fraksi atas Ranperda perubahan APBD Kabupaten Bulukumba 2019 di gedung DPRD setempat.

Menurutnya, penambahan anggaran perjalan Dinas Pemkab Bulukumba mengalami peningkatan cukup singnifikan dibandingkan pada penganggaran APBD pokok 2019 lalu. Ini terkesan pemborosan karena penambahan tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja aparatur.

“Kami menganggap penambahan anggaran perjalanan dinas hanya buang anggaran saja. Malah terjadi penurunan atatu merosotnya kinerja aparatur. Gegara banyak perjalan dinas, pelayanan pemkab kepada masyarakat terkesan bobrok,” kata Amiruddin, Jumat (2/8/2019).

Belum lagi, lanjut dia, jika dihitung-hitung khusus untuk Kepala Dinas sudah menggunakan 30 persen waktunya hanya untuk perjalanan dinas sehingga berdampak pada pelayanan yang terkesan terabaikan.

Sejumlah dinas yang menjadi sorotan, beber Amiruddin, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dianggarakan Rp1,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp2,4 miliar serta Dinas Pariwisata Rp680 juta.

”Kami mohon persoalan ini menjadi perhatian bersama. Kami juga berharap ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab khususnya anggaran perjalan dinas,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, Andi Ade Ariyadi, saat dikonfirmasi membenarkan besarnya anggaran perjalanan dinas pada APBD Perubahan 2019 ini di Dinkes.

Hanya saja, perlu diketahui anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Anggaran tersebut untuk perjalanan dan biaya opersional petugas kesehatan di 20 puskesmas di Bulukumba.

”Jadi Itu anggaran DAK non fisik, bukanji semata-mata Dinkes. Anggaran ini untuk seluruh Puskesmas termasuk penyuluhan, sosialisasi kesehatan di daerah terpencil yang terkadang dilakukan secara dadakan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba Ali Saleng, secara tegas membantah besaran anggaran perjalanan dinasnya di APBD Perubahan yang disebut-sebut mencapai Rp 680 juta.

”Tidak benar kalau anggaran perjalanan di Dinas Pariwisata mencapai Rp680. Justru kami yang paling sedikit hanya berkisar Rp 200 saja. Nilainya terendah dibandingkan beberapa OPD lainnya,” jelas Ali Saleng yang juga Plt Kepala Bappeda Bulukumba ini. (Asmaun)

Editor : Bang Har