Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2020, Pj Sekda Gowa Sebut Kebutuhan Pangan di Gowa Aman

GOWA,REWAKO.ID – Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Hj. Kamsinah menyebutkan sejauh ini kebutuhan pangan untuk masyarakat di Gowa masih aman. Hal ini diungkapkan saat mengikuti Rapat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara Virtual di Peace Room A’Kio Kantor Bupati Gowa, Kamis (22/10/2020.

“Gowa alhamdulillah. Baru-baru kita mengadakan pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ini seluruh SKPD terkait menyampaikan bahwa persediaan cukup untuk masyarakat Gowa,” ujar Kamsinah.

Bahkan Kamsinah menyebutkan bahwa, TPID Kabupaten Gowa terus melakukan pengawasan dan pemantauan harga-harga agar tidak tidak terjadi lonjakan.

“Untuk pengawas harga, yang masuk tim ini rutin berkunjung ke pasar-pasar untuk mengecek harga kebutuhan pokok agar tidak melonjak tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka Rakornas ini mengatakan bahwa kondisi saat ini Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mampu mempertahankan tingkat infalsi agar tidak terlalu rendah. Menurutnya Inflasi harus bisa dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi.

“Saat ini menjaga keseimbangan suplai demand sangat penting agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyakarat kembali normal, tidak terjadi lonjakan signifikan terhadap harga-harga,” kata Presiden Jokowi.

Lanjut Jokowi, dalam upaya pengendalian inflasi Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengendalikan harga-harga. Salah satunya dengan terus mendorong ketersediaan kebutuhan pangan dan mendorong daya beli masyarakat.

Jokowi menyebutkan bahwa beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah pusat yaitu menyalurkan berbagai skema progarm perlindungan sosial. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bansos produktif bantuan modal UMKM.

“Dengan berbagai skema bansos tesebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali demand dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai,” jelasnya.

Olehnya itu, dirinya juga berharap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD terima belanja-belanja sosial, belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM.

“Saya minta agar belanja Kementerian u dan lembaga serta Pemerintah Daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk UMKM,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing.

“Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta kepada para Kepala Daerah hati-hati. Ketersediaan data merupakan hal yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Segera perkuat data informasi pangan,” tandasnya.

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Bahar Brewok