Ini 6 Poin Perwalikota Makassar yang Wajib Diketahui

Minggu, 12 Juli 2020 09:26

GOWA,REWAKO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengeluarkan aturan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomo 36 Tahun 2020. Ada enam poin yang mengantur untuk menelan penyebaran Covid-19 di Kota Daeng itu.

Salah satunya, setiap orang yang akan masuk ke Makassar diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID-19.
“Aturan terkait pembatasan orang masuk ke Makassar pada Perwali tersebut tertuang pada Bab V tentang tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah,”kata Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
Rudi mengatakan, pasal 6 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.

Namun aturan yang mewajibkan orang membawa surat bebas COVID-19 itu tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 Perwali tersebut, berikut aturannya:

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal (1), dapat dikecualikan kepada:
a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;
b. TNI/Polri yang bekerja di Kota Makassar
c. karyawan Swasta yang bekerja di Makassar
d. buruh yang bekerja di kota Makassar
e. edagang yang berdagang di Kota Makassar
f. penduduk yang berdomisili di MAMMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) yang bekerja di Kota Makassar
Ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a), (b), dan (c) wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.

Ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 huruf d dan e tersebut wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa asal bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

Sementara ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar.

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Bahar