Pemkab Gowa Keluarkan Perbup Tentang Bumdes/Bumdesma

Kamis, 10 Juni 2021 18:16

GOWA,REWAKO.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gowa menggelar sosialisasi Peraturan Bupati nomor 31 dan Penataan Administrasi Bumdes/Bumdesma 2021, di Gedung D’ Bollo, Kamis (10/6/2021).

Penjabat Sekda Gowa, Kamsina menjelaskan, jika Badan Hukum Bumdes ini diperoleh melalui sejumlah tahapan. Diantaranya, Pengajuan nama, musyawarah Desa, pendaftaran Bumdes.

Kemudian di verifikasi oleh Kementerian Desa yang dilanjutkan dengan penerusan Data ke Kemenkumham. Nantinya, Status badan hukum diperoleh saat terbitsertifikat pendaftaran elektronik dari Kemenkumham.

Lanjut Kamsina, Bumdes atau Bumdesma dapat melakukan kerja sama dengan pelbagai pihak seperti pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa, dunia usaha, koperasi, Lembaga Non Pemerintah dan lain-lain.

“Kerjasama dengan knstansi atau lembaga tersebut tentu harus dengan persetujuan yang melalui Musyawarah antar desa atau penasehat yang berwenang,” kata Kamsina, saat membuka sosialisasi tersebut.

Bumdes ini kata Kamsina dapat dihentikan jika didalamnya mengalami kerugian terus menerus hingga tidak dapat diselamatkan.

“Nantinya Bumdes ini dapat dihentikan jika mengalami kerugian, limbah yang dihasilkan Mencemarkan lingkungan, dinyatakan pailit, ataupun sebab lain yang sah,” terang Kamsina.

Lanjutnya, Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi Bumdes bersama paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

“Keseluruhan aset yang dikelola
Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPD dicatat sebagai milik bersama masyarakat desa dalam 1 kecamatan,” demikian Kamsina.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Muh Asrul dihadapan para Kepala Desa dan Pengurus Bumdes/Bumdesma di dataran rendah, berharap Bumdes dapat menghasilkan pemasukan dari produk Bumdes tersebut sehingga dapat menggaji para karyawan yang ada di Bumdes tersebut.

“Jadi para Bumdes/Bumdesma harus menghasilkan uang, supaya bisa membayar ini gaji para karyawannya atau pengelolanya,” kata Asrul.

Disampaikan juga Asrul, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2021 bahwa Gaji pengelola Bumdes tidak boleh dibawah gaji UMR.(*)

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Afrilian Cahaya Putri