Rakor Percepatan Realisasi APBD, Gowa di Posisi 20 Persen Serapan Anggaran

Rabu, 26 Mei 2021 13:11

GOWA,REWAKO.ID – Rapat Koordinasi Langkah Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dihadiri Wakil Bupati, Abd Rauf Malaganni dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gowa, Abd Karim Dania di Peace Room A’kio kantor Bupati Gowa.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini membahas terkait percepatan penyerapan anggaran di setiap daerah di Indonesia.

Tito Karnavian secara virtual mengatakan, ada sejumlah upaya Kemendagri dalam mendorong percepatan penyerapan APBD. Salah satunya yakni dengan mengeluarkan surat edaran nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kami juga secara periodik (dua minggu sekali) melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya,” kata Tito.

Selain upaya yang telah dilakukan, Tito juga akan melakukan sejumlah upaya dalam percepatan penyerapan APBD. Diantaranya berkoordinasi dengan Kemenkeu, BPKP, KPK, dan Bank Indonesia terhadap pemerintah daerah yang memiliki simpanan uang tunai Kas di Perbankan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Karim Dania menjelaskan penyerapan anggaran Kabupaten Gowa masih dalam kondisi normatif. Artinya Kabupaten Gowa berada pada posisi tidak tertinggi namun tidak juga terendah.

“Kita sekarang di angka 20 persen lebih, sedangkan daerah yang dimintai keterangan oleh Kemendagri adalah daerah dengan capaian serapan anggarannya masih di angka 5 dan angka 6. Kita alhamdulillah bisa di tengah keatas,” kata Karim.

Untuk target kedepannya kata Karim, pihaknya terus memaksimalkan, dengan cara menyampaikan kepada SKPD untuk segera melakukan permintaan realisasi belanja sesuai dengan pokok masing-masing SKPD sesuai dengan program kegiatan yang dilakukan di masing-masing SKPD.

“Kita pada prinsipnya siap, stand by untuk bisa membantu SKPD melakukan percepatan penyerapan anggarannya,” ujar Karim.

Sebagaimana diketahui, dalam Rakor tersebut, Mendagri meminta tanggapan Tiga Daerah yang rendah dalam realisasi percepatan anggarannya yakni Provinsi Aceh Kabupaten Landak dan Kota Tangerang.

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Afrilian Cahaya Putri