Terkait Pengrusakan DAS Jeneberang, Wabup: Gowa Tak Berikan Izin Tambang

Senin, 21 Juni 2021 16:06

GOWA,REWAKO.ID – Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menghadiri Rapat Pembahasan Pengaduan Terjadinya Pengrusakan di Kawasan Daerah Aliran Sungai Jeneberang di ruang Rapat Balai Gakkum Sulawesi, Senin (21/6/2021).

Dihadapan unsur Muspida Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Rauf dengan tegas mengatakan jika Pemkab Gowa tidak lagi memberikan izin keluar pertambangan.

Dan semua izin-izin yang ada untuk penambangan diambil alih oleh Provinsi. Kalaupun ada rekomendasi dari Camat itu hanya rekomendasi penempatan lokasi di area Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang.

“Dari 2016, izin pertambangan sudah diambil alih oleh Provinsi. Camat hanya memberi rrkomendasi saja,” kata Wabup Gowa.

Dirinya juga mengusulkan dua kebijakan yakni, penutupan aktivitas penambangan yang ada di Kecamatan Parangloe, atau tetap akan ada izin penambangan asalkan ada kesepakatan dari seluruh unsur intuk bersama-sama menanggulangi hal tersebut.

“Kalau kita hentikan tentu kita tidak akan keluarkan izin, tidak akan keluar Izin dari Provinsi. Dan tentunya kita berharap, ketegasan kita lakukan dan seluruh unsur yang terkait didalamnya bersama-sama bertindak tegas,” tutur Abd Rauf.

Dari hasil rapat pun diputuskan akan dibentuk Tim Terpadu Provinsi. Kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap tambang-tambang yang ada di Kecamatan Patangloe tersebut.

“Nanti akan diverifikasi kembali tambang-tambang yang ada, kemudian akan dibentuk tim terpadu provinsi, agar bisa ditindaklanjuti,” kata Wabup Gowa.

Sementara itu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan, laporan yang masuk terkait kerusakan DAS Jeneberang ini tidak hanya satu LSM saja tapi sudah banyak pelaporan yamg masuk.

Sehingga kata Dodi, penting mencari solusi dan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh pemerintah untuk menanggulangi laporan masyarakat tersebut.

“Ini penting untuk dibahas, terkait langkah-langkah apa saya dan upaya apa yang harus kita tempuh terkait DAS Jeneberang ini,” ujarnya.

Menurut Dodi, perlu ada komitmen antara Gubernur, Bupati, dan unsur terkait. Jika tidak ada komitmen, maka permasalahan DAS Jeneberang tidak akan pernah tuntas.

Hadir dalam rapat ini juga Dandim 1409 Gowa, Letkol Arh Muh Suaib, Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Yeni Andriani. Dan juga Dinas Terkait, serta Pemerintah Kecamatan Parangloe.(*)

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Afrilian Cahaya Putri