Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel Bentuk Tim untuk Kasus Pengantin Anak di Wajo

MAKASSAR,REWAKO.ID – Koalisi Cegah Perkawinan Anak Sulsel menyikapi serius peristiwa perkawinan anak yang terjadi di Wajo dan viral di media sosial.

Peristiwa perkawinan anak di Kabupaten Wajo menjadi viral setelah video pernikahan pasangan MF (15) dan NS (16) diposting tamu undangan di media sosial dan dikomentari ratusan netizen.

Perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Minggu 22 Mei 2022 ini mendapat perhatian serius sejumlah NGO yang tergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak. Rabu 1 Juni 2022, Koalisi Stop Perkawinan Anak melakukan pertemuan rutin dan menyebut peristiwa tersebut merupakan kasus luar biasa.

“Sebenarnya ini tamparan buat kita semua. Karena peristiwanya sudah terjadi, yang bisa kita lakukan untuk kasus Wajo ini adalah memastikan anak-anak ini baik pihak laki-laki maupun perempuan tetap dalam pantauan koalisi dan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada keduanya termasuk keluarganya,” ujar Warida Syafie,  salah satu anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak.

Sejumlah langkah strategis telah disusun Koalisi Stop Perkawinan Anak termasuk salah satunya meminta media tidak mengeksploitasi  anak-anak  yang menjadi korban perkawinan anak ini.

“Saya kira media paham soal kode etik jurnalistik dan bagaimana pemberitaan yang ramah anak,” tambah Andi Yudha Yunus, juga anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak yang ikut memfasilitasi jalannya diskusi soal kasus ini.

Warida  menyebutkan, saat ini tim kerja mulai bergerak dan melalukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder termasuk penjangkauan terhadap anak-anak dan keluarganya di Wajo.

Husaima berharap tidak ada lagi kasus perkawinan anak yang terjadi di Sulsel dan masyarakat bisa terlibat aktif melakukan pencegahan  mulai dari tingkat dusun, desa, sampai kabupaten dan provinsi.

Koalisi Stop Kawin Anak akan melakukan audience ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Forum Komunikasi (FORKOM) PPA.

Selain itu juga akan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo  terkait dengan langkah kongkrit untuk perlindungan bagi anak. *

Editor : Bahar Hardin

Penulis : Ahmad