Jokowi Prihatin Banyak Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

JAKARTA,REWAKO.ID – Presiden Joko Widodo mengatakan gelombang digitalisasi di berbagai sektor bergerak lebih cepat akibat adanya pandemi COVID-19.

Hal ini dibuktikan dengan maraknya inovasi di dalam teknologi perbankan, asuransi, dan transaksi keuangan lainnya yang berbasis digital. Sayangnya, perkembangan ini tidak seiring dengan peningkatan literasi keuangan sehingga banyak yang terjerat pinjaman online (pinjol) illegal.

“Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” ungkap Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10).

Maka dari itu katanya, perkembangan digitalisasi yang cepat ini harus dikawal dan sekaligus difasilitasi agar bisa tumbuh sehat untuk perekonomian masyarakat. Menurutnya, jika hal ini disikapi secara tepat dan cepat Indonesia berpotensi untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 mendatang.

Ia mengatakan, momentum gelombang digitalisasi ini harus disikapi dengan membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital ini, katanya, harus bertanggung jawab memitigasi risiko kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah terjadinya kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah stakeholder di sektor jasa keuangan dari dalam dan luar negeri. (Biro Setpres) Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah stakeholder di sektor jasa keuangan dari dalam dan luar negeri. (Biro Setpres)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan, pembiayaan financial technology (fintech) harus di dorong untuk kegiatan produktif yang bisa membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan, serta membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang ia yakini akan membuat para UMKM tersebut naik kelas.

Presiden juga mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan akselerasi literasi keuangan dan literasi digital yang tidak terpusat di pulau Jawa saja. Hal ini menurutnya, akan mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru tanah air.

“Oleh karena itu saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” jelasnya. (VOA Indonesia)

Editor : Bang Har