Transformasi Layanan Publik: MPP Gowa Sediakan 147 Layanan Terintegrasi

Senin, 26 Februari 2024 18:06

GOWA,REWAKO.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gowa merupakan langkah terdepan dalam transformasi birokrasi modern. Didesain dengan konsep digital, MPP ini menjadi pusat penyelenggaraan 147 layanan dari berbagai instansi, termasuk 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 8 BUMN dan BUMD, serta 9 instansi vertikal.

Dalam sambutannya saat Soft Launching, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menekankan integrasi layanan dalam satu gedung sebagai upaya penyederhanaan persyaratan dan prosedur layanan. Menyampaikan visi E-Government yang berkembang menjadi Smart Government, Bupati Adnan menekankan pentingnya memberikan layanan pemerintahan yang tidak hanya memuaskan tetapi juga membuat masyarakat bahagia.

Dengan luas lahan 8.450m2, gedung 3.503m2, dan area pelayanan 1.287m2, MPP diharapkan memberikan pelayanan terintegrasi dan inklusif. Bupati Adnan menegaskan bahwa MPP merupakan program prioritas yang menjadi komitmen pemerintahan di periode kedua.

Keunikan MPP Gowa terletak pada layanan keimigrasian seperti pembuatan paspor, yang menjadi nilai tambah tidak dimiliki oleh daerah lain. Soft Launching ini juga menjadi momen peringatan 8 tahun kepemimpinan Bupati Adnan bersama Wakil Bupati.

Dalam konteks sumber daya manusia, Bupati Adnan memastikan bahwa petugas MPP telah dilatih sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Klinik UMKM turut disediakan sebagai ruang bimbingan bagi pelaku UMKM, dengan rencana kemitraan dengan platform e-commerce untuk digital marketing.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Indra Setiawan Abbas, mengatakan, bahwa MPP dibangun melalui dua tahapan tahun 2022 dan 2023 dengan anggaran sebesar Rp34 milyar r.

Dia berharap, MPP akan memberikan manfaat bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan profesionalisme aparaturnya, serta mendukung kemajuan Kabupaten Gowa. Soft Launching dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan keimigrasian, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan BUMN dan BUMD, serta instansi vertikal di Gowa.(*)

Editor : Bang Har